Maros, Sulsel. Virantara. Com– Di tengah gegap gempita pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Maros, muncul sorotan serius terhadap pengelolaan tenant UMKM yang dinilai jauh dari harapan.
Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila (BPPH-PP) Kabupaten Maros, Bayu Aryantha Putra, S.H., M.H., mengungkapkan adanya ketimpangan antara janji fasilitas dengan realisasi di lapangan. Ia menilai, sejumlah kebutuhan dasar tenant justru tidak dipenuhi secara maksimal.
“Seharusnya kegiatan sebesar ini menjadi ruang pemberdayaan UMKM. Namun yang terjadi, beberapa fasilitas yang dijanjikan tidak tersedia, seperti backdrop frame yang hingga kini tidak terlihat,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).
Tak hanya soal fasilitas, Bayu juga menyoroti beban biaya yang harus ditanggung pelaku UMKM, khususnya terkait instalasi dan penggunaan listrik. Ia menilai, kebijakan tersebut berpotensi menekan pelaku usaha kecil yang seharusnya didukung dalam momentum MTQ.
“Alih-alih mendapatkan kemudahan, pelaku UMKM justru dihadapkan pada biaya tambahan yang tidak ringan. Ini tentu bertentangan dengan semangat pemberdayaan ekonomi rakyat,” tegasnya.
Menurut Bayu, kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan tenant, termasuk transparansi anggaran dan mekanisme penentuan biaya.
Ia juga menegaskan bahwa BPPH-PP Maros akan terus mengawal persoalan ini dan membuka peluang untuk menempuh langkah hukum jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran.
“Kami tidak ingin kegiatan ini justru menjadi beban bagi masyarakat kecil. Jika ada dugaan ketidakwajaran, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai koridor hukum,” katanya.
Bayu pun mendesak pihak penyelenggara untuk segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik, guna menghindari spekulasi yang semakin meluas.
“Publik berhak tahu bagaimana pengelolaan kegiatan ini, termasuk alokasi anggaran dan fasilitas yang dijanjikan kepada UMKM,” tutupnya.
Sorotan terhadap pelaksanaan MTQ di Maros pun kian menguat, terutama terkait aspek transparansi dan keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil yang menjadi bagian dari kegiatan tersebut.(**)
Tim
