Maros,SULSEL-Setelah penantian panjang selama 39 tahun, Kabupaten Maros akhirnya ditunjuk sebagai tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Selatan ke-XXXIV. Momentum besar ini seharusnya menjadi panggung emas untuk promosi daerah sekaligus mendorong geliat UMKM lokal. Namun, alih-alih membawa angin segar, pelaksanaan kegiatan ini justru menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Isu ketidaktransparanan panitia pelaksana mulai mencuat ke permukaan dan menuai sorotan tajam dari masyarakat, salah satunya Yhoka Mayapada selaku Aktifis Senior Makassar sekaligus Sekjend DPP LANTIK (Lembaga Anti Korupsi). Informasi yang beredar terkait besaran anggaran kegiatan pun simpang siur ada yang menyebut Rp10 miliar, sementara lainnya mengklaim hanya Rp7 miliar. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi yang benar-benar gamblang dari pihak terkait.
Lebih jauh, dugaan pembagian anggaran juga menimbulkan tanda tanya besar. Disebutkan bahwa dari total Rp10 miliar, sekitar Rp7 miliar berasal dari APBD Maros melalui dana hibah, dialokasikan untuk konsumsi Rp3 miliar dan dekorasi/UMKM Rp3 miliar. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dikabarkan menyumbang sekitar Rp4 miliar untuk hadiah dan piala.
Namun lagi-lagi, angka-angka ini belum pernah dikonfirmasi secara transparan kepada publik.
Yang paling memicu kemarahan adalah perlakuan terhadap pelaku UMKM lokal.
Bukannya diberdayakan, mereka justru dibebani biaya partisipasi. Untuk ikut serta dalam kegiatan ini, pelaku UMKM Maros diwajibkan membayar Rp2 juta, sementara UMKM dari luar daerah dikenakan Rp3,5 juta.
Pihak Dinas Koperasi dan Perdagangan (Koprindag) Maros, yang juga diamini oleh Ketua Panitia sekaligus Wakil Bupati Maros, membenarkan kebijakan tersebut. Alasannya, panitia tidak memiliki anggaran khusus untuk penyediaan tenant, sehingga biaya sewa dibebankan kepada pelaku usaha.
Tak berhenti di situ, misteri juga menyelimuti penunjukan Event Organizer (EO). Kepala Dinas Koprindag Maros menyebut nama “Fres Media” sebagai EO pelaksana. Namun, ironisnya, ia mengaku tidak pernah berkoordinasi langsung, bahkan melalui komunikasi dasar seperti telepon.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana mungkin kegiatan berskala provinsi dengan anggaran miliaran rupiah berjalan tanpa transparansi yang jelas? Siapa sebenarnya yang mengendalikan pelaksanaan di lapangan?
MTQ seharusnya menjadi simbol syiar dan kebersamaan.
Namun jika dikelola tanpa keterbukaan dan justru membebani masyarakat kecil, maka wajar jika publik mulai curiga—ada apa sebenarnya di balik megahnya panggung MTQ Maros tahun ini?
Yhoka juga mempertegas ke publik siap turunkan massa aksi besar besaran dalam waktu dekat ini, dan juga melaporkan serta ajukan gugatan.
“Kami tidak mentolerir Pihak pihak yang terlibat dalam Dugaan Penyimpangan yang telah merugikan dan akan melaporkan ke pihak yang berwajib dan akan menempuh upaya hukum (Menggugat) pada pengadilan negeri secara Class Action, diawali dengan aksi besar besaran”,tutupnya kepada awak media Minggu,12 April 2026.
