Maros, Virantara. Com— Warga Dusun Corawalie, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, mengeluhkan dampak getaran dari aktivitas penambangan di kawasan Pergudangan 88 Pattene yang diduga menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah warga. Hingga kini, masyarakat masih menunggu sikap dan langkah konkret dari pemerintah setempat untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut.
Beberapa warga melaporkan munculnya retakan pada dinding rumah hingga kerusakan pada bagian plafon bangunan setelah aktivitas alat berat jenis breaker beroperasi di area penambangan. Getaran yang dirasakan hampir setiap kali alat berat bekerja memicu kekhawatiran warga terhadap keselamatan hunian mereka.
“Setiap alat berat bekerja, rumah terasa bergetar. Sekarang dinding mulai retak dan kami khawatir akan keselamatan bangunan kami,” ungkap salah satu perwakilan warga Dusun Corawalie.
Menurut warga, intensitas aktivitas penambangan dalam beberapa pekan terakhir meningkat, sehingga getaran yang ditimbulkan juga semakin sering dirasakan. Sejumlah rumah dilaporkan mulai mengalami keretakan struktural yang berpotensi membahayakan jika tidak segera ditangani.
Meski terdampak, warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak keberadaan aktivitas usaha di wilayah tersebut. Masyarakat tetap mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, namun berharap operasional industri juga memperhatikan aspek keselamatan lingkungan dan pemukiman warga.
Sebagai bentuk aspirasi, warga mengusulkan beberapa langkah solusi. Di antaranya meminta pihak perusahaan meninjau kembali penggunaan alat berat yang menimbulkan getaran tinggi dan mempertimbangkan metode kerja dengan getaran lebih rendah (low vibration techniques).
Selain itu, warga juga mengharapkan adanya tim independen yang dapat melakukan verifikasi terhadap kerusakan rumah warga untuk memastikan proses penilaian serta kompensasi berjalan secara objektif dan adil.
Masyarakat juga meminta dilakukan pengujian teknis terhadap tingkat getaran secara berkala sesuai standar lingkungan hidup guna memastikan aktivitas industri tidak melampaui ambang batas yang dapat membahayakan permukiman.
Lebih lanjut, warga berharap pemerintah desa dan kecamatan dapat segera mengambil peran sebagai fasilitator dengan mempertemukan pihak perusahaan dan masyarakat dalam forum dialog terbuka guna mencari solusi bersama.
“Kami mendukung adanya usaha, tetapi keselamatan warga juga harus menjadi prioritas. Kami berharap pemerintah dapat hadir memediasi agar ada solusi yang adil bagi semua pihak,” ujar perwakilan warga.
Hingga saat ini, warga masih menunggu respons resmi dari pemerintah setempat untuk memastikan aktivitas industri di wilayah tersebut tetap berjalan selaras dengan ketentuan tata ruang dan perlindungan lingkungan hidup.(*wn)
