Maros,SULSEL– Jaringan Advokasi Rakyat Bersatu (JARB) secara resmi mengumumkan rencana aksi unjuk rasa melalui surat pemberitahuan tertanggal 10 April 2026. Dalam surat tersebut, JARB menyatakan akan menggelar aksi pada Minggu, 12 April 2026, di depan Kantor Bupati Maros.
Aksi ini disebut sebagai bentuk protes atas dugaan ketidaktransparanan biaya pengelolaan anggaran kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Provinsi di Kabupaten Maros. JARB menilai pengelolaan anggaran tersebut harus dibuka secara transparan kepada publik.
Dalam dokumen resmi itu, nama Muhammad Risal tercantum sebagai Jenderal Lapangan yang akan memimpin jalannya aksi.
Namun, menjelang hari pelaksanaan, muncul tanda tanya besar. Saat dikonfirmasi oleh sejumlah pihak, Jaringan Advokasi Rakyat Bersatu justru enggan memberikan tanggapan terkait kepastian aksi tersebut. Sikap bungkam ini memicu spekulasi di tengah masyarakat.
Sorotan tajam pun datang dari Yhoka, Aktivis Senior sekaligus Sekretaris Jenderal DPP LANTIK (Lembaga Anti Korupsi). Ia menilai sikap diam JARB justru mencederai kepercayaan publik.
“Jika memang serius, harusnya terbuka dan tegas. Jangan membuat gaduh dengan isu besar lalu menghilang tanpa kejelasan. Ini bisa menimbulkan asumsi bahwa ada kepentingan tertentu, sekadar mencari panggung, atau bahkan aksi yang sejak awal tidak benar-benar disiapkan,” tegas Yhoka kepada awak media pada Minggu, 12 April 2026.
Ia juga menambahkan bahwa jika aksi tersebut tidak terlaksana, maka JARB harus bertanggung jawab atas kegaduhan yang telah terbangun di ruang publik. Menurutnya, membawa isu dugaan ketidaktransparanan anggaran bukan hal yang bisa dimainkan tanpa konsekuensi.
Di tengah polemik ini, publik kini menunggu pembuktian di lapangan. Apakah JARB benar-benar akan turun menyuarakan aspirasi rakyat pada 12 April 2026, ataukah rencana aksi tersebut hanya berakhir sebagai wacana tanpa realisasi.
Ketidakjelasan sikap ini justru semakin memperkuat desakan agar setiap gerakan advokasi tetap menjunjung tinggi konsistensi, transparansi, dan tanggung jawab moral kepada masyarakat.
