Makassar, Virantara.com– Seorang warga di Kota Makassar dilaporkan hidup dalam kondisi memprihatinkan dan berada di bawah garis kemiskinan, namun hingga saat ini belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah. Warga tersebut diketahui bernama Jalani, yang tinggal bersama istrinya Ibu Sitti dan satu orang anak mereka di Jalan Kesadaran RT/RW 007/007, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, keluarga Jalani menjalani kehidupan dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Selain itu, rumah yang mereka tempati juga dilaporkan dalam keadaan memprihatinkan dan jauh dari kata layak huni.
Ironisnya, di tengah kondisi kehidupan yang serba kekurangan tersebut, keluarga Jalani disebut belum pernah menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kota Makassar, baik dalam bentuk bantuan sembako, bantuan tunai, maupun program bantuan sosial lainnya yang biasanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
Setelah dilakukan pengecekan melalui sistem data Kementerian Sosial, diketahui bahwa data keluarga Jalani tercatat dalam kategori Desil 6–10, yang secara sistem dianggap sebagai kelompok masyarakat yang relatif sejahtera sehingga tidak menjadi prioritas penerima bantuan sosial.
Menanggapi hal tersebut, Herman selaku Ketua DPC Lembaga Bantuan Hukum Suara Panrita Keadilan menilai bahwa data tersebut tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Menurutnya, kondisi ekonomi keluarga Jalani sangat jauh dari kategori masyarakat sejahtera. Ia pun meminta pemerintah setempat untuk segera mengambil langkah konkret guna melakukan verifikasi dan perbaikan data agar keluarga tersebut dapat memperoleh haknya sebagai masyarakat yang layak menerima bantuan.
“Kami meminta pemerintah setempat untuk segera turun langsung melihat kondisi yang sebenarnya dan merekomendasikan perubahan data desil. Data dari kementerian tidak sesuai dengan kondisi fisik yang ada di lapangan,” ujar Herman kepada awak media pada Kamis,12 Maret 2026.
Ia juga berharap agar instansi terkait, baik dari pemerintah daerah maupun kementerian terkait, dapat segera melakukan pembaruan data agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena masih adanya ketidaksesuaian antara data administrasi dalam sistem bantuan sosial dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi dan pembaruan data secara berkala dinilai sangat penting agar program bantuan sosial pemerintah dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
