PASANGKAYU,Virantara.com— Anggota DPRD Pasangkayu dari Fraksi NasDem, Muh. Dasri, menegaskan bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bukan tanpa alasan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab DPRD setelah berbagai komisi bekerja maksimal di lapangan.
Ia menjelaskan, Komisi I sebelumnya telah melakukan kunjungan kerja dengan fokus pada persoalan program MBG. Dari hasil kunjungan itu, ditemukan bahwa belum ada kolaborasi yang jelas antara Bappeda dan pemerintah daerah dalam merumuskan arah kebijakan maupun langkah strategis yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan.
“Komisi I sudah turun langsung melihat dampak MBG. Tapi ternyata tidak ada sinergi antara Bappeda dan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan apa yang akan diambil ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Komisi II melakukan kunjungan kerja ke sejumlah perusahaan budidaya udang vaname. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mencari potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ia menyayangkan karena pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang telah disusun justru tidak terakomodasi.
“Kami sudah berupaya membantu pemerintah daerah dengan berbagai gagasan untuk peningkatan PAD, tapi pokir kami tidak diakomodir. Padahal kami sudah bekerja maksimal,” tegasnya.
Di sisi lain, Komisi III menemukan sejumlah persoalan serius di lapangan. Beberapa pekerjaan dilaporkan belum rampung, namun anggarannya sudah dicairkan hingga 100 persen. Selain itu, ada kebutuhan mendesak seperti titik air bersih di beberapa wilayah yang justru tidak dianggarkan.
“Ini jelas masalah perencanaan. Seharusnya Bappeda memahami kondisi di lapangan dan mampu mengakomodasi kebutuhan yang benar-benar prioritas,” tambah Dasri.
Politisi NasDem itu menegaskan bahwa RDP dilakukan sebagai bentuk evaluasi dan dorongan agar perencanaan pembangunan daerah ke depan lebih terarah, tepat sasaran, dan selaras dengan hasil kerja serta aspirasi yang telah dihimpun DPRD dari masyarakat.(**)
