JAKARTA,Virantara.com– Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Penghargaan tersebut menjadi simbol keberhasilan reformasi birokrasi serta komitmen menghadirkan pelayanan publik yang bersih dan profesional.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, kepada Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Mario Said, dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 yang berlangsung di Aula Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Acara tersebut mengusung tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045”.
Predikat WBK merupakan bentuk pengakuan atas keseriusan instansi pemerintah dalam mencegah praktik korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas terus didorong agar birokrasi semakin transparan, berdampak, dan selaras dengan arah pembangunan nasional.
Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Mario Said, mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menyebut penghargaan ini sebagai tonggak sejarah karena baru pertama kali diraih oleh instansi yang dipimpinnya.
“Ini bukan akhir, melainkan awal untuk terus berbenah. Kami akan menjadikan predikat WBK sebagai motivasi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan profesional,” ujarnya.
Mario menambahkan, keberhasilan ini tidak lepas dari arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, serta dukungan seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Mario didampingi Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal, Firman Wahab, dan Fungsional Penata Perizinan, Aan Koneri. Prosesnya juga mendapat pendampingan dari Inspektorat, Bagian Ortala, serta OPD teknis terkait guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
